DPRD harus ingat bahwa mereka dipilih untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan menjadi stempel bagi seluruh usulan pemerintah daerah. Hubungan kemitraan antara legislatif dan eksekutif tidak boleh berubah menjadi ruang kompromi politik yang mengorbankan kepentingan publik. Jangan sampai DPRD bersekongkol dengan pemerintah daerah dalam menyusun dan menyetujui anggaran, sementara hak-hak rakyat yang seharusnya terakomodasi dalam politik anggaran justru diabaikan.
Jika ada program yang tidak prioritas, pertanyakan. Jika ada anggaran yang tidak jelas manfaatnya, buka dan uji. Jika ada kebutuhan rakyat yang diabaikan, perjuangkan agar masuk dalam prioritas pembangunan. Jangan biarkan alasan keterbatasan anggaran hanya berlaku bagi kepentingan masyarakat, sementara belanja birokrasi terus mendapat ruang.
Kami percaya, anggaran yang transparan dan berpihak kepada rakyat hanya mungkin terwujud jika ada keberanian dari dalam DPRD dan pengawasan yang kuat dari luar gedung dewan. Karena itu, publik harus ikut mengawal setiap tahapan pembahasan RAPBD Banggai 2027. Minta dokumennya dibuka. Awasi prioritasnya. Pertanyakan manfaatnya. Tagih pertanggungjawabannya.
Jangan biarkan politik anggaran menjadi urusan eksklusif para pejabat. Itu adalah hak rakyat. Jangan sampai DPRD bersekongkol dengan pemerintah untuk mengamankan kepentingan mereka sendiri, sementara rakyat hanya dijadikan alasan dalam pidato, tetapi diabaikan dalam keputusan anggaran.(*)
