Semua itu membutuhkan anggaran. Pertanyaannya, apakah kebutuhan-kebutuhan tersebut benar-benar diuji ketika DPRD membahas RAPBD? Jangan sampai pemerintah daerah mengajukan program, OPD menyampaikan kebutuhan anggaran, lalu DPRD menyetujuinya tanpa pendalaman yang cukup. Jika itu yang terjadi, fungsi anggaran DPRD kehilangan sebagian makna substantifnya. DPRD seharusnya menjadi ruang untuk menguji apakah belanja pemerintah benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat, bukan sekadar forum untuk menyelesaikan tahapan administrasi penganggaran.
Di sisi lain, pernyataan Ketua DPRD mengenai sanksi juga patut dicermati. Dalam lembaga legislatif, perbedaan pendapat merupakan bagian dari demokrasi. Anggota DPRD tidak harus selalu memiliki pandangan yang sama dengan pimpinan rapat. Keberanian menyampaikan keberatan terhadap mekanisme pembahasan juga merupakan bagian dari fungsi kontrol yang melekat pada lembaga legislatif.
Namun, hak untuk berbeda pendapat harus berjalan bersama kepatuhan terhadap aturan kelembagaan. Jika memang terdapat pelanggaran tata tertib, mekanisme penegakan disiplin harus memiliki dasar hukum yang jelas. Tidak boleh ada sanksi yang hanya didasarkan pada ketidaksukaan terhadap sikap politik seseorang.
Sebaliknya, Wardani juga harus mempertanggungjawabkan argumentasinya. Walkout tidak boleh berhenti sebagai ekspresi ketidaksetujuan atau menjadi panggung politik tanpa tindak lanjut yang menyentuh substansi anggaran.
