Keberpihakan ini bukan karena Wardani memiliki jabatan sebagai Wakil Ketua DPRD, bukan pula karena walkout merupakan satu-satunya cara menyampaikan keberatan. Kami berpihak pada substansi yang diperjuangkannya: memberikan ruang yang cukup bagi DPRD untuk menguji setiap usulan belanja sebelum uang rakyat ditetapkan menjadi program dan kegiatan pemerintah daerah.
Bagi kami, pembahasan anggaran yang lebih teliti jauh lebih penting daripada sekadar menjaga agar rapat berjalan lancar dan keputusan cepat diambil. Tidak ada gunanya mengejar ketepatan waktu penetapan APBD jika prosesnya tidak memberikan ruang yang memadai untuk menguji manfaat setiap alokasi anggaran.
Sikap ini berpijak pada kepentingan masyarakat. Anggaran daerah harus lebih dahulu menjawab kebutuhan publik, bukan sekadar memenuhi kebutuhan birokrasi. Setiap program harus memiliki alasan yang kuat, setiap belanja harus terukur, dan setiap rupiah harus dapat dipertanggungjawabkan manfaatnya.
Jika pendalaman RKA dapat membantu menemukan kegiatan yang tidak prioritas, mencegah tumpang tindih program, atau mengoreksi alokasi yang tidak sesuai kebutuhan masyarakat, mengapa ruang pembahasan itu justru harus dipersoalkan?
Inilah yang harus diwaspadai.
