APBD bukan sekadar dokumen berisi angka pendapatan dan belanja. Di dalamnya terdapat pilihan kebijakan pemerintah daerah. Ada program yang diprioritaskan, kegiatan yang memperoleh alokasi besar, dan kebutuhan masyarakat yang mungkin harus menunggu karena keterbatasan anggaran.
Karena itu, pembahasan RKA tidak semestinya dipandang sebagai tahapan administratif yang bisa dilewati tanpa memastikan substansinya telah diuji. Sejatinya, pendalaman RKA merupakan kesempatan bagi anggota DPRD untuk membedah usulan OPD secara lebih rinci. Bukan hanya berapa anggaran yang diminta, melainkan untuk apa anggaran itu digunakan, siapa penerima manfaatnya, seberapa mendesak kebutuhannya, dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat.
Tanpa pendalaman seperti itu, pembahasan APBD berisiko berubah menjadi proses persetujuan angka, bukan pengujian kebijakan publik.
Pada titik inilah BANGGAIPOST.COM perlu menyatakan sikap. Jika harus memilih, media ini berpihak pada sikap Wakil Ketua I DPRD Banggai, Wardani Murad Husain, yang meminta agar RKA dibahas dan didalami secara lebih cermat melalui komisi bersama OPD sesuai mekanisme yang berlaku.
