Editorial

Jangan Jadikan DPRD Tukang Stempel Anggaran Pemerintah


EDITORIAL | BANGGAIPOST.COM


Walkout Wakil Ketua I DPRD Banggai, Wardani Murad Husain, dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) yang membahas RAPBD Tahun Anggaran 2027, Selasa (17/11/2026), seharusnya tidak dipandang sebatas ketegangan antara pimpinan dan anggota dewan. Ada persoalan yang jauh lebih penting di balik peristiwa tersebut: bagaimana sesungguhnya DPRD menjalankan fungsi anggaran ketika membahas uang rakyat?

Perdebatan mengenai perlu atau tidaknya pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memang terdengar teknis. Namun, di balik persoalan prosedur itu terdapat substansi yang tidak boleh diabaikan, yakni kualitas pengawasan terhadap setiap rupiah yang akan dibelanjakan pemerintah daerah.

Wardani mempersoalkan tidak dilakukannya pembahasan RKA melalui komisi bersama OPD sebagaimana yang menurutnya diatur dalam Tata Tertib DPRD. Sementara sejumlah anggota dewan berpendapat pembahasan bersama OPD telah dilakukan ketika dokumen KUA-PPAS dibahas sebelumnya.

Ketua DPRD Banggai, Saripudin Tjatjo, bahkan menyinggung adanya sanksi terhadap pihak yang tidak menyetujui arah pembahasan RAPBD. Perbedaan pandangan ini memperlihatkan bahwa persoalannya tidak sesederhana siapa yang memilih keluar dari ruang rapat dan siapa yang tetap bertahan.

Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah apakah seluruh tahapan pembahasan anggaran telah memberikan ruang yang cukup bagi DPRD untuk menguji setiap usulan belanja pemerintah daerah?

Bagikan: