Rencana Gubernur Sulawesi Tengah membangun Jembatan Kuala Masungkang di Kecamatan Batui Selatan, Kabupaten Banggai, menggunakan dana pribadi menuai tanggapan dari pemerhati kebijakan publik, Supriadi Lawani, yang akrab disapa Budi.
Rencana tersebut mencuat setelah beredarnya video yang memperlihatkan anak-anak sekolah di Desa Masungkang harus mempertaruhkan keselamatan dengan menyeberangi sungai menggunakan perahu sederhana untuk menuju sekolah. Video itu kemudian menjadi perhatian publik dan memicu berbagai respons, termasuk pernyataan gubernur yang menyebut pembangunan jembatan akan dibiayai dari dana pribadinya.
Menanggapi hal itu, Budi mengatakan kepedulian terhadap keselamatan masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, patut diapresiasi. Namun, menurutnya, penggunaan dana pribadi oleh seorang kepala daerah untuk membiayai infrastruktur publik menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan.
“Semua orang tentu mendukung agar anak-anak tidak lagi mempertaruhkan nyawa untuk pergi ke sekolah. Persoalannya bukan pada jembatannya, melainkan pada mekanisme pembiayaannya. Ketika seorang gubernur menyatakan akan membangun infrastruktur publik dengan dana pribadi, maka publik berhak mengetahui dari mana sumber pembiayaan tersebut,” kata Budi, Minggu (26/7/2026).
Menurutnya, pertanyaan mengenai asal-usul dana merupakan konsekuensi dari prinsip keterbukaan yang melekat pada setiap penyelenggara negara.
