Analis kebijakan, Nadjamuddin Mointang, menilai ukuran keberhasilan APBD tidak lagi cukup dilihat dari besarnya anggaran yang dikelola, tingginya tingkat serapan, maupun indikator administratif lainnya.
“Pertanyaan masyarakat sebenarnya sederhana. Dengan APBD yang besar, apakah kualitas hidup masyarakat juga ikut meningkat?” ujarnya.
Menurut Nadjamuddin, struktur APBD Banggai masih menunjukkan dominasi belanja operasional pemerintahan. Ketika lebih dari 70 persen anggaran digunakan untuk membiayai operasional birokrasi, ruang fiskal yang tersedia untuk menjawab kebutuhan langsung masyarakat menjadi semakin terbatas.
Dalam kondisi tersebut, publik berhak mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran daerah.
Apakah angka kemiskinan berkurang secara signifikan?
Apakah prevalensi stunting turun lebih cepat?
Apakah pendapatan petani dan nelayan meningkat?
Apakah lulusan sekolah lebih mudah memperoleh pekerjaan?
Apakah pelayanan kesehatan semakin cepat dan berkualitas?
Menurutnya, pertanyaan-pertanyaan tersebut mencerminkan perubahan cara pandang masyarakat terhadap pembangunan. Jika dahulu keberhasilan pemerintah sering diukur dari besarnya proyek yang dibangun atau tingginya realisasi anggaran, kini masyarakat semakin menuntut bukti nyata berupa dampak yang dapat dirasakan secara langsung.
