Di saat APBD Mengecil, Aanggaran untuk Pakaian Aparatur Justru Membengkak hingga Miliaran Rupiah. Kemana Prioritas Belanja Daerah?
BANGGAIPOST, LUWUK — Di tengah penurunan drastis APBD Kabupaten Banggai tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Banggai justru menggelontorkan anggaran Rp3,181 miliar hanya untuk pengadaan pakaian dinas, batik, dan pakaian olahraga aparatur.
Ironisnya, saat kemampuan fiskal daerah menyusut dan ketergantungan terhadap dana transfer pusat semakin tinggi, miliaran rupiah APBD tetap dialokasikan untuk kebutuhan seragam aparatur.
Berdasarkan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP Kabupaten Banggai Tahun 2026 per 22 Mei 2026, total anggaran pengadaan pakaian aparatur yang telah terdata mencapai Rp3,181 miliar dalam 111 paket pengadaan.
Data tersebut mencakup pengadaan di berbagai tingkatan pemerintahan daerah, mulai dari kelurahan, kecamatan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Sekretariat Daerah (Setda), hingga Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai.
Rinciannya:
- 87 paket pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya dengan total pagu Rp2,640 miliar.
- 18 paket pengadaan pakaian batik senilai Rp342 juta.
- 6 paket pengadaan pakaian olahraga dan sepatu olahraga senilai Rp199 juta.
Jika dirata-ratakan, satu paket pengadaan pakaian dinas mencapai sekitar Rp30,3 juta. Sementara satu paket pakaian olahraga beserta sepatu mencapai sekitar Rp33,2 juta.
Ironi APBD yang Mengecil
APBD Kabupaten Banggai tahun 2026 resmi ditetapkan sebesar Rp2,72 triliun. Angka tersebut mengalami penurunan signifikan dibanding APBD 2025 yang berada di kisaran Rp3,1 triliun hingga Rp3,25 triliun.
Pendapatan daerah tahun 2026 juga diproyeksikan hanya Rp2,57 triliun, turun drastis akibat berkurangnya dana transfer pemerintah pusat, terutama Dana Bagi Hasil (DBH), yang disebut mencapai lebih dari Rp500 miliar.
Namun di saat APBD mengecil, anggaran untuk pakaian aparatur justru tetap membengkak hingga miliaran rupiah.
Situasi ini memunculkan pertanyaan publik mengenai arah prioritas belanja daerah. Ketika kemampuan keuangan daerah sedang tertekan, mengapa belanja seragam dinas, batik, dan pakaian olahraga tetap memperoleh porsi anggaran yang besar?
Padahal berbagai persoalan mendasar masyarakat masih membutuhkan perhatian serius, mulai dari infrastruktur jalan, pelayanan kesehatan, kualitas pendidikan, hingga kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih.
“APBD-nya turun, tapi baju dinasnya naik kelas,” celetuk seorang warga di Luwuk.
Publik juga mulai mempertanyakan kewajaran harga dan urgensi kebutuhan pengadaan tersebut. Apakah 87 paket pakaian dinas dengan nilai Rp2,64 miliar memang mendesak? Apakah seluruh pengadaan telah mengacu pada Standar Satuan Harga (SSH) Tahun 2026? Dan apakah ada evaluasi serius terhadap pola belanja rutin semacam ini setiap tahun?
Fenomena pengadaan seragam aparatur sendiri bukan pertama kali menjadi sorotan. Di sejumlah daerah, proyek pakaian dinas pernah tersandung persoalan hukum karena dugaan mark-up dan penyimpangan anggaran.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Banggai diharapkan segera memberikan penjelasan resmi dan transparan kepada publik terkait dasar perhitungan kebutuhan, jumlah penerima, spesifikasi pengadaan, hingga rasionalisasi anggaran sebesar Rp3,181 miliar tersebut.
Sebab pada akhirnya, APBD adalah uang rakyat — yang semestinya lebih diprioritaskan untuk kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat luas, bukan sekadar mempertebal anggaran seragam aparatur.(sri/rdk)
