BANGGAIPOST.COM, JAKARTA — Persoalan pemborosan anggaran di lingkungan pemerintah daerah kembali menjadi perhatian publik. Mantan Bupati Nias Selatan periode 2011–2016, Idealisman Dachi, secara terbuka menyinggung praktik inefisiensi birokrasi yang menurutnya masih jamak terjadi di berbagai daerah.
Hal itu disampaikannya dalam podcast Retorika Show yang tayang pada Mei 2026.
Dalam perbincangan tersebut, Idealisman mengungkap pengalaman yang menurutnya cukup menggambarkan cara anggaran negara kerap habis untuk hal-hal yang tidak efisien.
Ia mencontohkan sebuah kegiatan survei yang menelan biaya hingga Rp72 juta. Padahal, pada waktu itu harga satu unit sepeda motor standar hanya sekitar Rp18 juta.
“Dengan Rp72 juta itu sebenarnya sudah bisa beli empat motor,” ujarnya.
Pernyataan itu sontak menjadi sorotan karena dianggap merepresentasikan kondisi belanja pemerintahan yang sering kali tidak masuk akal jika dibandingkan kebutuhan riil di lapangan.
Menurut Idealisman, membengkaknya biaya kegiatan biasanya dipicu banyak faktor. Mulai dari mekanisme pengadaan yang panjang, biaya perjalanan dinas berulang, penggunaan pihak ketiga atau vendor, hingga adanya pos-pos pengeluaran yang tidak transparan.
Ia juga menyinggung kebiasaan survei atau koordinasi yang dilakukan berkali-kali ke luar daerah tanpa hasil yang benar-benar signifikan.
Fenomena tersebut dinilai bukan sekadar cerita lama. Berbagai hasil audit dan temuan pengawasan selama ini memang kerap memperlihatkan pola serupa di banyak pemerintah daerah.
Praktik mark-up pengadaan barang dan jasa, perjalanan dinas berlebihan, hingga pengadaan aset pemerintah dengan harga jauh di atas pasaran masih menjadi persoalan yang terus berulang.
Di sisi lain, banyak daerah justru masih menghadapi keterbatasan anggaran untuk sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan pelayanan masyarakat.
Kondisi itu membuat kritik terhadap pola belanja birokrasi kembali menguat.
Dalam podcast tersebut, Idealisman juga menyoroti pentingnya perubahan mentalitas dalam pengelolaan anggaran negara. Menurutnya, anggaran pemerintah seharusnya dipandang sebagai amanah untuk kepentingan rakyat, bukan ruang mencari keuntungan pribadi maupun kelompok.
Ia menilai reformasi tata kelola pengadaan barang dan jasa harus diperkuat agar kebocoran anggaran tidak terus berulang.
Di tingkat nasional, pemerintah pusat di bawah Presiden Prabowo Subianto belakangan juga mulai mendorong langkah efisiensi besar-besaran dalam belanja negara. Pemerintah mengklaim berhasil menemukan potensi penghematan hingga ratusan triliun rupiah dari belanja yang tidak tepat sasaran.
Dana hasil efisiensi itu disebut akan dialihkan untuk program dan investasi strategis melalui Danantara.
Pernyataan Idealisman pun dianggap menjadi pengingat bahwa persoalan pemborosan anggaran bukan hanya soal angka, tetapi menyangkut kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan.(Rdk)
