Oleh: Nadjamudin Mointang, Analis Kebijakan
Kisruh Pasar Simpong bukan lagi sekadar protes warga. Ini telah berubah menjadi ujian nyata bagi kepemimpinan pemerintah daerah dalam merespons krisis kepercayaan publik. Isu kolusi, pengelolaan yang tidak transparan, hingga keterlibatan pihak ketiga tanpa legitimasi yang jelas menempatkan Pemda pada satu pilihan tegas: berbenah cepat atau ditinggalkan publik.
Dalam tata kelola modern, kepercayaan adalah aset utama. Sekali retak, pemulihannya tidak mudah. Pada kasus ini, persoalannya bukan hanya dugaan penyimpangan, tetapi juga respons yang lambat dan minimnya komunikasi terbuka.
Di sinilah kualitas kepemimpinan diuji. Publik tidak lagi membutuhkan penjelasan normatif atau pembelaan administratif. Yang dituntut adalah langkah konkret, cepat, dan terukur.
Langkah pertama harus tegas: hentikan sementara kebijakan yang bermasalah. Lakukan evaluasi menyeluruh, terutama terhadap keterlibatan pihak ketiga. Tidak boleh ada kompromi terhadap proses yang cacat. Transparansi wajib dibuka—mulai dari kontrak, alur pendapatan, hingga dasar hukum kebijakan.
Namun keberanian saja tidak cukup. Kecepatan menjadi faktor penentu. Di era keterbukaan informasi, keterlambatan sama dengan memberi ruang bagi spekulasi. Setiap hari tanpa klarifikasi adalah tambahan beban bagi legitimasi pemerintah.
Di titik ini, digitalisasi menjadi solusi strategis. Pengelolaan parkir dan retribusi yang masih manual harus segera beralih ke sistem digital yang transparan dan akuntabel. Ini bukan sekadar modernisasi, tetapi upaya menutup celah kebocoran dan memulihkan kepercayaan.
Bayangkan sistem di mana setiap transaksi tercatat secara real-time, dapat diaudit, bahkan diakses publik secara terbatas. Tidak ada ruang gelap, tidak ada celah manipulasi. Keterbukaan menjadi jawaban paling efektif atas kecurigaan publik.
Namun reformasi sistem harus dibarengi edukasi. Pedagang dan masyarakat perlu diyakinkan bahwa digitalisasi adalah perlindungan, bukan ancaman. Bahwa setiap rupiah yang tercatat akan kembali dalam bentuk layanan yang lebih baik.
Pada akhirnya, krisis Pasar Simpong adalah momentum. Momentum untuk menunjukkan bahwa pemerintah responsif, terbuka terhadap kritik, dan berani berbenah.
Sejarah tidak mencatat seberapa banyak program dijalankan, tetapi bagaimana krisis dihadapi. Dan saat ini publik sedang menilai: apakah Pemda memilih jalan sulit namun terhormat—transparan dan cepat bertindak—atau membiarkan kepercayaan terkikis perlahan.
Waktu tidak menunggu. Semakin lambat bertindak, semakin mahal harga yang harus dibayar. Karena ketika kepercayaan runtuh, yang hilang bukan hanya legitimasi, tetapi masa depan tata kelola itu sendiri.(*)
