BANGGAI POST, TALIABU-
Wacana penggabungan Kabupaten Pulau Taliabu ke calon Provinsi Sulawesi Timur kembali menguat. Dorongan ini muncul sebagai bentuk kekecewaan masyarakat terhadap Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Pemprov Malut), yang dinilai mengabaikan pembangunan di wilayah tersebut.
Informasi ini pertama kali ramai dibicarakan di berbagai platform media sosial, setelah beredarnya cuplikan pernyataan anggota DPRD Maluku Utara asal daerah pemilihan Sula-Taliabu, Mislan Syarif, dalam rapat paripurna pembahasan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2025–2029. Mislan menyoroti absennya Pulau Taliabu dalam dokumen perencanaan strategis tersebut.
 “Kami ini garda terdepan, tetapi selalu dianaktirikan. Jalan provinsi tidak ada, jalan nasional juga tidak disentuh. Apa kami harus menunggu 10 tahun lagi?” ujar Mislan dalam pernyataan yang dikutip dari unggahan akun Malut_info di media sosial.
Senada dengan itu, aktivis asal Pulau Taliabu, Sauti Jamadin, menyatakan bahwa Taliabu selama ini hanya dijadikan pelengkap administratif tanpa perhatian nyata dari provinsi.
“Kalau Taliabu hanya dijadikan pelengkap administratif, lebih baik kami bergabung dengan Sulawesi Timur,” tegasnya, sebagaimana dikutip dari wawancara media yang juga ramai dibagikan ulang di platform digital.
