Saat Anggaran Stunting, Inflasi dan Kemiskinan Habis untuk Perjadin
Evaluasi Gubernur Sulawesi Tengah terhadap Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2025 silam, masih memunculkan sejumlah catatan penting yang layak menjadi perhatian publik. Di atas kertas, postur APBD-P Banggai tergolong besar. Pendapatan daerah diproyeksikan sekitar Rp2,94 triliun, sementara belanja daerah mencapai sekitar Rp3,36 triliun.
Namun di balik angka tersebut, evaluasi gubernur menemukan sejumlah persoalan mendasar. Mulai dari dominasi belanja perjalanan dinas pada program penanganan stunting, inflasi dan kemiskinan, rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), kinerja sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang masih merugi, hingga tingginya belanja pegawai yang mencapai lebih dari Rp1,14 triliun. Yang menarik, beberapa catatan gubernur secara tegas menyoroti ketimpangan antara belanja penunjang birokrasi dan belanja yang langsung menyentuh masyarakat.
Lewat serial ini, Banggai Post mencoba membedah temuan-temuan tersebut untuk melihat sejauh mana APBD Banggai benar-benar bekerja bagi masyarakat. Semua series ini didasarkan dari Dokumen Hasil Evaluasi APBDP Banggai 2025 yang diterima redaksi, dioalah dan diverifikasi dengan data pembanding. Series ini didedikasikan sebagai bahan referensi dan edukasi publik.(*)
