Salah satu catatan paling tajam dalam evaluasi Gubernur Sulawesi Tengah terhadap Perubahan APBD Kabupaten Banggai Tahun 2025 berkaitan dengan komposisi anggaran pada sejumlah program prioritas daerah.
Alih-alih didominasi kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat, sejumlah sub-kegiatan justru memperlihatkan porsi sangat besar untuk perjalanan dinas dan rapat. Pada Dinas Kesehatan, misalnya, sub-kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin menunjukkan lonjakan anggaran Perjalanan Dinas Biasa dari Rp29,3 juta menjadi Rp59,3 juta.
Yang lebih menarik, nilai tersebut mencapai sekitar 98,21 persen dari total anggaran sub-kegiatan yang dievaluasi. Sebaliknya, anggaran untuk Bahan Cetak hanya sebesar Rp1 juta. Kondisi serupa ditemukan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD). Dalam sub-kegiatan fasilitasi lembaga kemasyarakatan desa seperti PKK dan Posyandu, anggaran perjalanan dinas melonjak dari Rp42,8 juta menjadi Rp171,4 juta atau meningkat hampir 300 persen.
Di Dinas Sosial, sub-kegiatan fasilitasi bantuan sosial memperlihatkan anggaran Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota mencapai Rp1,43 miliar atau sekitar 95,83 persen dari total anggaran kegiatan. Sementara pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, anggaran Perjalanan Dinas Biasa dalam sub-kegiatan analisis risiko penyakit hewan mencapai Rp106 juta atau sekitar 96,26 persen dari total anggaran kegiatan.
