Realisasi Serapan APBD Kabupaten Banggai Tahun 2022 Hanya 88,59 Persen, Fraksi Nasdem: Ganti Kepala OPD Tak Mampu!

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Penyampaian Nota Pengantar Penjelasan Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.[Foto:Dokumentasi BanggaiPost]

Laporan: Nasri Sei/BanggaiPost.com

BANGGAIPOST.COM,Luwuk- Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022 hanya sebesar Rp. 2.218.867.199.135,88 atau dengan tingkat serapan 88,59 Persen dari total anggaran Rp. 2.205.758.902.107,00.

Capaian realisasi itu disampaikan Bupati Banggai yang diwakili Wabup Drs. Furqanuddin Masulili,MM saat menyampaikan nota pengantar Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2022, dalam Rapat Paripurna yang digelar, Senin (26/6).

Dijelaskan, Pendapatan Daerah tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp.2.250.443.203.781,00, dan sampai 31 Desember 2022 direalisasikan sebesar Rp.2.221.121.648.652,01 atau 98,70 persen.

Dan bila ditambah dengan anggaran setelah APBD perubahan ditetapkan sebesar Rp. 2.504.758.902.107,00, dan direalisasikan sebesar Rp. 2.218.867.199.135,88 atau dengan tingkat serapan 88,59 Persen.

Setelah dikurangi sejumlah hal, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang terbukukan pada tahun anggaran 2022, menunjukkan angka sebesar Rp. 256.505.450.781,67. Sebagaimana tercatat pada Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL).

Sejumlah fraksi dalam pandangan umumnya menyoroti banyaknya SILPA sebesar Rp. 256 miliar lebih yang tidak terserap.

Seperti yang dilontarkan Fraksi Nasdem, melalui juru bicaranya Sukri Djalumang. Aleg Dapil 3 ini meminta kepada Bupati Banggai untuk segera mengevaluasi sejumlah  Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang realisasi program dan serapan anggarannya tergolong rendah.

“Menjadi catatan kami kepada Bupati dan Wabup agar mengevaluasi kembali OPD yang realisasi programnya tidak capai target. Padahal anggaran cukup besar,”tegasnya.

Bahkan untuk Kepala OPD yang dinilai tidak mampu ia menyarankan untuk segera diganti.

“Serapan anggaran tidak optimal, perlu di Cambok OPD. Kalau so tidak mampu ganti saja. Ini butuh ketegasan dari pimpinan,”tandasnya. (NS)