Data keuangan menunjukkan, pada 2024 PT BEU masih membukukan kerugian sekitar Rp3,56 miliar. Sementara pada 2025 perusahaan berhasil membukukan laba dan menyetorkan dividen sekitar Rp171,9 juta kepada Pemerintah Kabupaten Banggai sebagai pemegang saham.
Namun menurut Nadjamuddin, dividen maupun saldo kas perusahaan tidak dapat dijadikan satu-satunya indikator keberhasilan BUMD.
Ia menilai publik justru perlu mengetahui apakah realisasi kinerja PT BEU telah memenuhi target yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Perusahaan (RBP) dan Key Performance Indicators (KPI) yang telah disahkan pemegang saham.
“Ukuran keberhasilan BUMD bukan sekadar memiliki saldo kas atau membagikan dividen. Yang harus dilihat adalah apakah target pendapatan, target laba, target efisiensi, dan target pengembangan usaha benar-benar tercapai sesuai RBP,” katanya.
Menurutnya, masih terdapat sejumlah informasi penting yang belum terbuka kepada publik, antara lain target pendapatan dan laba dalam RBP 2025 beserta tingkat pencapaiannya, dasar penetapan dividen Rp171,9 juta, besaran Dividend Payout Ratio, hingga alasan perusahaan memilih mempertahankan saldo kas sekitar Rp5,5 miliar.
Selain itu, masyarakat juga perlu mengetahui tingkat pengembalian investasi (Return on Investment/ROI) maupun Return on Equity (ROE) atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Banggai yang telah dikucurkan kepada PT BEU selama ini.
