Analis: Publik Juga Perlu Tahu Apakah Realisasi Kinerja PT BEU Telah Memenuhi Target Rencana Bisnis Perusahaan (RBP) dan Key Performance Indicators (KPI) yang Disahkan Pemegang Saham
BANGGAIPOST.COM, Luwuk – Struktur pengeluaran PT Banggai Energi Utama (Perseroda) atau PT BEU sepanjang tahun buku 2025 memunculkan pertanyaan mengenai efisiensi pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan perusahaan yang dirilis belum lama ini menunjukkan beban gaji dan tunjangan direksi serta karyawan mencapai Rp2.368.737.694, atau sekitar 70 persen dari total beban umum dan administrasi sebesar Rp3.391.468.308.
Besarnya porsi belanja pegawai itu menjadi sorotan karena hingga akhir 2025 sumber pendapatan perusahaan masih belum berasal dari bisnis inti pengelolaan Participating Interest (PI) 10 persen Wilayah Kerja Senoro-Toili.
Laporan keuangan mencatat PT BEU memperoleh pendapatan sebesar Rp4,01 miliar. Namun, sebagian besar pendapatan tersebut berasal dari pengakuan hibah kabel sisa konstruksi PT Donggi-Senoro LNG (DSLNG) yang diterima pada Oktober 2025. Hibah itu menjadi faktor utama yang menopang kinerja keuangan perusahaan pada tahun buku 2025.
Di sisi lain, rincian beban umum dan administrasi memperlihatkan pengeluaran perusahaan didominasi biaya personel. Selain gaji dan tunjangan sebesar Rp2,37 miliar, perusahaan juga mengeluarkan biaya sewa kantor cabang Jakarta sebesar Rp281,71 juta, perjalanan dinas Rp240,78 juta, BPJS Ketenagakerjaan Rp115,29 juta, konsumsi rapat dan operasional kantor Rp94,58 juta, BPJS Kesehatan Rp22,11 juta, utilitas listrik, air dan internet, hingga biaya aplikasi Zoom.
Di luar pos tersebut, PT BEU juga membelanjakan Rp50 juta untuk media dan publikasi, Rp25 juta untuk medical check up karyawan, Rp18 juta untuk pengadaan seragam kantor, Rp11,97 juta untuk pemeliharaan kantor, Rp6,5 juta untuk jasa akuntan publik, serta biaya lain-lain sekitar Rp12,25 juta.
Jika dibandingkan, biaya gaji dan tunjangan mencapai hampir sepuluh kali lipat anggaran media dan publikasi, sekaligus menjadi komponen terbesar dalam struktur biaya operasional perusahaan.
Sejumlah literatur dan praktik manajemen keuangan perusahaan menyebutkan bahwa pada perusahaan yang masih berada pada tahap awal pengembangan usaha, rasio biaya personel umumnya diupayakan berada pada kisaran 40–50 persen dari total biaya operasional agar struktur biaya tetap sehat dan tersedia ruang bagi investasi serta pengembangan usaha. Dibandingkan gambaran umum tersebut, porsi biaya gaji dan tunjangan PT BEU yang mencapai sekitar 70 persen dari total beban umum dan administrasi menjadi indikator yang layak mendapat perhatian dan evaluasi lebih lanjut oleh pemegang saham maupun fungsi pengawasan perusahaan.
Analis Kebijakan Nadjamuddin Mointang, yang dimintai tanggapannya oleh Banggai Post, Sabtu (27/6/2026), mengatakan persoalan utama bukan terletak pada besar kecilnya nominal gaji, melainkan pada kesesuaiannya dengan capaian bisnis perusahaan.
“Yang menjadi pertanyaan bukan besar atau kecilnya gaji, tetapi apakah biaya tersebut proporsional terhadap kinerja dan sumber pendapatan perusahaan. Ketika laba perusahaan sangat dipengaruhi transaksi hibah yang bersifat sekali saja, maka kualitas laba juga perlu dicermati,” ujarnya.
Data keuangan menunjukkan, pada 2024 PT BEU masih membukukan kerugian sekitar Rp3,56 miliar. Sementara pada 2025 perusahaan berhasil membukukan laba dan menyetorkan dividen sekitar Rp171,9 juta kepada Pemerintah Kabupaten Banggai sebagai pemegang saham.
Namun menurut Nadjamuddin, dividen maupun saldo kas perusahaan tidak dapat dijadikan satu-satunya indikator keberhasilan BUMD.
Ia menilai publik justru perlu mengetahui apakah realisasi kinerja PT BEU telah memenuhi target yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Perusahaan (RBP) dan Key Performance Indicators (KPI) yang telah disahkan pemegang saham.
“Ukuran keberhasilan BUMD bukan sekadar memiliki saldo kas atau membagikan dividen. Yang harus dilihat adalah apakah target pendapatan, target laba, target efisiensi, dan target pengembangan usaha benar-benar tercapai sesuai RBP,” katanya.
Menurutnya, masih terdapat sejumlah informasi penting yang belum terbuka kepada publik, antara lain target pendapatan dan laba dalam RBP 2025 beserta tingkat pencapaiannya, dasar penetapan dividen Rp171,9 juta, besaran Dividend Payout Ratio, hingga alasan perusahaan memilih mempertahankan saldo kas sekitar Rp5,5 miliar.
Selain itu, masyarakat juga perlu mengetahui tingkat pengembalian investasi (Return on Investment/ROI) maupun Return on Equity (ROE) atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Banggai yang telah dikucurkan kepada PT BEU selama ini.
Nadjamuddin juga menilai perkembangan proyek strategis Participating Interest (PI) 10 persen Senoro-Toili perlu disampaikan secara berkala kepada publik. Pasalnya, PI merupakan bisnis utama yang diharapkan menjadi sumber pendapatan berkelanjutan bagi perusahaan sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kalau PI baru diproyeksikan menghasilkan pada 2027 atau 2028, maka selama masa transisi ini justru efisiensi biaya operasional menjadi sangat penting agar perusahaan tidak bergantung pada pendapatan yang bersifat insidental,” ujarnya.
Ia menambahkan, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh PT BEU memang menunjukkan laporan keuangan telah disusun secara wajar sesuai standar akuntansi. Namun opini tersebut tidak secara otomatis menjadi ukuran bahwa perusahaan telah bekerja secara efisien atau berhasil mencapai target bisnis.
“WTP berbicara mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan, bukan mengukur efisiensi maupun keberhasilan mencapai target Rencana Bisnis Perusahaan,” tegasnya.
Sebelumnya, Direktur Utama PT Banggai Energi Utama, Achmad Zaidy, seperti dikutip sejumlah media menyatakan perusahaan telah memperoleh opini WTP dan berhasil membukukan laba pada tahun buku 2025. Dalam RUPS, perusahaan juga memutuskan membagikan dividen sekitar Rp171,9 juta kepada Pemerintah Kabupaten Banggai, sementara saldo kas perusahaan dilaporkan mencapai sekitar Rp5,5 miliar, sehingga penyertaan modal daerah sebesar Rp3,8 miliar yang sebelumnya direncanakan tidak lagi digunakan.
Meski demikian, hingga kini belum terdapat penjelasan rinci mengenai struktur remunerasi direksi dan karyawan, jumlah pegawai, maupun dasar penetapan biaya personel yang mencapai Rp2,37 miliar.
Sebagai BUMD yang memperoleh penyertaan modal daerah, PT BEU dinilai perlu menyajikan informasi kinerja yang lebih komprehensif kepada publik, bukan hanya mengenai laba, dividen, maupun saldo kas, tetapi juga pencapaian target RBP, efisiensi operasional, perkembangan PI Senoro-Toili, serta tingkat pengembalian investasi daerah.
Dengan demikian, masyarakat dapat menilai secara lebih objektif apakah investasi Pemerintah Kabupaten Banggai melalui PT BEU telah memberikan manfaat ekonomi yang optimal, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pemegang saham dalam memastikan tata kelola perusahaan berjalan efektif, efisien, dan akuntabel.
