Menurut Abdul Kadir, pihak pemerintah desa maupun penyedia barang tidak pernah melakukan koordinasi formal dengannya terkait pengadaan tersebut.
“Terkait masalah pengadaan ini, jujur tidak pernah ada koordinasi dengan saya, baik dari pihak desa maupun penyedia. Saya justru baru mengetahui informasi ini dari media,” kata Abdul Kadir.
Abdul Kadir juga mempertanyakan sejumlah jenis obat yang dianggarkan. Menurutnya, beberapa item dinilai tidak mendesak untuk disediakan di tingkat Polindes. Sebaliknya, ia menilai pengadaan alat kesehatan diperlukan untuk menunjang pelayanan dasar masyarakat.
Ia menduga proses pengadaan dilakukan melalui koordinasi langsung antara pemerintah desa dan bidan desa tanpa melibatkan Puskesmas Poh sebagai puskesmas induk.
Meski demikian, dugaan mengenai alur pengadaan tersebut masih membutuhkan pemeriksaan dokumen dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait untuk memastikan mekanisme yang digunakan.
Perbedaan keterangan antara BPD, pemerintah desa, dan pihak puskesmas menjadi alasan perlunya penelusuran lebih lanjut terhadap pengadaan tersebut.
