Potret Telanjang Gagalnya Tata Kelola dan Lemahnya Negara Mengelola Uang Rakyat
Oleh: Nadjamudin Mointang, Analis Kebijakan
Sulit mencari logika yang sehat untuk menerima fakta bahwa parkir di RSUD Luwuk hanya menghasilkan Rp1 hingga Rp1,5 juta per bulan. Di saat yang sama, rumah sakit ini mengelola klaim BPJS hingga Rp9,5 miliar setiap bulan dan melayani ribuan mobilitas pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan setiap hari.
Ini bukan sekadar angka janggal. Ini adalah alarm keras: negara—dalam hal ini pemerintah daerah—gagal mengelola potensi pendapatan yang ada di depan mata.
Lebih ironis lagi, data audit sebelumnya justru menunjukkan potensi ratusan juta rupiah per tahun. Artinya, yang kita hadapi hari ini bukan kekurangan potensi, melainkan kebocoran yang terstruktur, dibiarkan, dan seolah dinormalisasi.
Negara yang Absen di Lahan Parkir
Masalah parkir RSUD Luwuk bukan soal teknis semata. Ini soal kehadiran negara. Ketika sistem masih manual, pengawasan lemah, dan pengelola bahkan tidak pernah hadir di lokasi, maka sesungguhnya yang terjadi adalah absennya negara dalam ruang pelayanan publik paling dasar.
