Di sisi lain, pemerintah daerah kerap membanggakan capaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Namun kasus ini memperlihatkan jurang lebar antara nilai indeks dan realitas di lapangan.
Apa arti SPBE tinggi jika:
parkir masih dikelola manual,
transaksi tidak tercatat secara digital,
dan tidak ada dashboard pengawasan real-time?
Ini menunjukkan bahwa digitalisasi di Banggai masih berhenti pada dokumen, bukan implementasi. Peran Dinas Kominfo seharusnya tidak sekadar menyediakan jaringan atau aplikasi formalitas. Kominfo harus menjadi aktor kunci pengendali sistem, memastikan bahwa setiap potensi PAD termasuk parkir masuk dalam ekosistem digital yang transparan dan terintegrasi. Tanpa itu, SPBE hanya menjadi angka kosmetik yang tidak berdampak pada perbaikan tata kelola.
Dinas Kesehatan dan Bapenda: Terlalu Jauh dari Masalah?
Yang juga patut disorot adalah minimnya peran Dinas Kesehatan dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Dinas Kesehatan tidak bisa hanya fokus pada layanan medis, seolah parkir bukan bagian dari kualitas pelayanan. Padahal bagi pasien dan keluarga, parkir adalah wajah pertama pelayanan publik.
Sementara Bapenda tidak boleh hanya menunggu setoran. Dengan potensi sebesar ini, pendekatan pasif sama saja dengan membiarkan kebocoran terjadi setiap hari.
