Namun WTP tidak otomatis mengukur apakah rakyat sudah sejahtera, angka kemiskinan menurun signifikan, pengangguran berhasil ditekan, atau potensi daerah benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat lokal.
Karena itu, banyak pemerintah daerah terjebak pada orientasi “kepatuhan administratif”, tetapi belum sepenuhnya bergerak menuju “kinerja pembangunan yang berdampak”.
Fenomena ini terlihat jelas di tiga wilayah Banggai Bersaudara.
Di Kabupaten Banggai, sektor layanan publik masih menjadi perhatian masyarakat. Persoalan pengelolaan sampah, banjir, kualitas layanan kesehatan, hingga kebutuhan air bersih terus muncul dalam ruang publik. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola anggaran belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi pelayanan dasar yang benar-benar dirasakan warga.
Sementara itu, Kabupaten Banggai Laut yang memiliki kekayaan sumber daya kelautan luar biasa belum mampu menjadikan sektor maritim sebagai pengungkit utama kesejahteraan masyarakat. Potensi perikanan, budidaya laut, industri hasil tangkap, hingga ekonomi pesisir masih belum berkembang optimal.
Akibatnya, lapangan kerja produktif berbasis kelautan belum tumbuh kuat dan ketergantungan fiskal terhadap transfer pusat masih tinggi. Padahal daerah kepulauan semestinya mampu membangun ekonomi biru (blue economy) sebagai identitas pembangunan daerah.
