Paradoks Tata Kelola di Tiga Kabupaten Banggai Bersaudara

WTP Beruntun, Tapi Mengapa Rakyat Masih Mengeluh?

Oleh: Nadjamuddin Mointang, Analis Kebijakan

Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Banggai meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 14 kali berturut-turut, disusul Kabupaten Banggai Laut dengan 9 kali WTP, serta Kabupaten Banggai Kepulauan yang juga terus mempertahankan capaian serupa, patut diapresiasi sebagai indikator membaiknya tata kelola administrasi keuangan daerah.

Namun di balik deretan penghargaan tersebut, muncul pertanyaan publik yang semakin relevan: mengapa kualitas pelayanan publik, pengurangan angka kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan pengelolaan potensi sumber daya daerah belum menunjukkan dampak yang signifikan?

Inilah paradoks yang mulai dirasakan masyarakat di kawasan Banggai Bersaudara. Di atas kertas, laporan keuangan pemerintah dinilai baik oleh auditor negara. Tetapi dalam realitas sosial, masyarakat masih menghadapi sulitnya akses pekerjaan produktif, layanan dasar yang belum optimal, persoalan kesehatan dan infrastruktur, kerusakan lingkungan, hingga minimnya hilirisasi potensi ekonomi daerah.

Dalam perspektif kebijakan publik, kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan antara administrative accountability dan public value accountability.

Opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan sejatinya hanya memastikan bahwa laporan keuangan disusun sesuai standar, transaksi dapat dipertanggungjawabkan, dan sistem pengendalian administrasi berjalan memadai.