BANGGAIPOST, LUWUK — Kabupaten Banggai kembali dihadapkan pada sebuah paradoks pembangunan: di satu sisi menunjukkan capaian kesejahteraan yang membaik, namun di sisi lain laju pertumbuhan ekonomi masih tertahan di kisaran 3,78 persen.
Angka tersebut berada di bawah rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah yang tumbuh hingga 8,47 persen pada 2025. Bahkan, secara peringkat, Banggai berada di posisi ke-12 dari 13 kabupaten/kota.
Fenomena ini memunculkan dua sudut pandang analisis yang berbeda.
Analis ekonomi lokal, Rastono Sumardi, menilai kondisi ini sebagai konsekuensi dari struktur ekonomi Banggai yang sudah mapan dan stabil. Menurutnya, dominasi sektor industri pengolahan migas dan pertambangan membuat ekonomi daerah cenderung kuat, namun tidak ekspansif dalam mendorong lonjakan pertumbuhan tinggi.
“Pertumbuhan melambat karena struktur ekonomi sudah mapan,” ujarnya.
Berbeda dengan itu, analis kebijakan publik, Nadjamudin Mointang, melihat persoalan dari sisi tata kelola. Ia menilai pertumbuhan yang masih rendah justru mencerminkan belum optimalnya arah kebijakan, kepemimpinan, serta kualitas eksekusi program di tingkat organisasi perangkat daerah (OPD).
Menurut Nadjamudin, kapasitas fiskal Banggai yang besar seharusnya mampu menjadi motor penggerak ekonomi jika dikelola secara tepat dan terarah.
“Masalahnya bukan pada kekurangan anggaran, tetapi pada bagaimana kebijakan dirancang dan dijalankan secara efektif,” tegasnya.
Di tengah perbedaan pandangan tersebut, indikator sosial justru menunjukkan capaian yang cukup menggembirakan. Tingkat kemiskinan turun menjadi 6,23 persen, pengangguran terbuka berada di kisaran 2,26 persen, serta ketimpangan pendapatan relatif rendah dengan Gini Ratio 0,308. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga mencapai 72,86 atau masuk kategori tinggi.
Kondisi ini memperkuat bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang padat karya masih menjadi penyangga utama ekonomi masyarakat, menjaga stabilitas sosial di tengah dominasi sektor industri besar.
Namun demikian, tantangan pertumbuhan tetap menjadi pekerjaan rumah. APBD Banggai yang mencapai Rp3,1 triliun pada 2025 dan Rp2,72 triliun pada 2026 dinilai belum sepenuhnya mampu mendorong akselerasi ekonomi. Realisasi investasi sebesar Rp2,19 triliun sepanjang 2025 juga belum memberikan efek signifikan terhadap peningkatan laju pertumbuhan.
Selain itu, kontribusi UMKM terhadap PDRB yang masih di kisaran 5 persen menjadi perhatian, mengingat sektor ini berpotensi menjadi sumber pertumbuhan baru jika didorong melalui kebijakan hilirisasi dan penguatan ekonomi lokal.
Momentum seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama yang tengah berlangsung pun dinilai strategis. Nadjamudin menekankan bahwa proses tersebut harus mampu melahirkan pemimpin OPD yang berorientasi pada hasil, bukan sekadar administratif.
Perbedaan pandangan antara Rastono dan Nadjamudin menunjukkan bahwa Banggai saat ini berada di persimpangan: antara mempertahankan stabilitas ekonomi yang sudah terbentuk atau melakukan akselerasi melalui pembenahan kebijakan dan kepemimpinan.
Jika tidak ada perubahan signifikan, paradoks ini berpotensi terus berulang. Namun dengan arah kebijakan yang tepat dan eksekusi yang kuat, Banggai dinilai memiliki peluang besar untuk tumbuh lebih cepat tanpa kehilangan fondasi kesejahteraan yang telah terbangun.(Alin)
