Paradoks Banggai: Anggaran Triliunan, Pertumbuhan Ekonomi Hanya Sekitar 3,78%, Saatnya Memilih Pejabat Penggerak Ekonomi Kabupaten Banggai

Kabupaten Banggai kembali menghadapi paradoks klasik pembangunan daerah: kapasitas anggaran besar, tetapi laju pertumbuhan ekonomi belum optimal. APBD 2025 mencapai Rp3,1 triliun, sementara APBD 2026 ditetapkan Rp2,72 triliun. Namun, pertumbuhan ekonomi masih berkisar 3,78% (BPS mencatat 3,63% pada 2024), tertinggal dari target RPJMD dan rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah.

Masalah ini bukan semata kekurangan program atau dana, melainkan ketepatan kepemimpinan, fokus kebijakan, dan kualitas eksekusi di tingkat organisasi perangkat daerah (OPD).

Seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau Eselon II yang sedang berlangsung harus menjadi momentum strategis. Proses ini tidak boleh sekadar administratif, tetapi harus menjadi instrumen pengungkit pertumbuhan ekonomi.

Langkah Strategis yang Perlu Ditempuh

1. Profil Jabatan Berbasis Outcome
Profil jabatan strategis (Bappeda, BPKAD, DPMPTSP, PUPR, Pertanian, Perikanan, Perindag) harus berorientasi hasil, bukan sekadar tugas pokok dan fungsi.
Kandidat wajib memiliki:

Rekam jejak mendorong investasi dan sektor riil
Pemahaman sektor unggulan: migas, pertanian, perikanan, hilirisasi
Kemampuan integrasi perencanaan dan kinerja

Targetnya jelas: pertumbuhan ekonomi 5–7%.

2. Seleksi Berbasis Bukti Kinerja
Seleksi harus berbasis evidence:

Presentasi strategi konkret peningkatan ekonomi
Bukti capaian kinerja (IKU, inovasi, investasi, produksi)
Assessment center independen untuk uji kepemimpinan dan integritas

3. Libatkan Unsur Eksternal
Untuk objektivitas, libatkan:

Akademisi ekonomi regional
Praktisi dunia usaha
Perwakilan pemerintah pusat

4. Sinkron dengan RPJMD
Kandidat harus mampu menerjemahkan visi daerah ke:

IKU OPD
Program prioritas
Quick wins 1–2 tahun

5. Kontrak Kinerja Agresif
Pejabat terpilih wajib menandatangani perjanjian kinerja berbasis outcome:

Kontribusi terhadap PDRB
Target investasi (PMDN/PMA)
Penurunan pengangguran dan kemiskinan
Reformasi perizinan

6. Monitoring Real-Time
Bangun dashboard eksekutif berbasis data SIPD, SAKIP, dan BPS untuk pemantauan kinerja dan early warning.

7. Reward dan Punishment Tegas
Pejabat yang berhasil diberi apresiasi, yang gagal harus dievaluasi atau diganti.

8. Tim Ekonomi Terintegrasi
Bentuk task force lintas OPD agar perencanaan, investasi, infrastruktur, dan produksi berjalan terkoordinasi.

9. Mindset Transformasional
Hindari pola pikir administratif. Pilih pemimpin yang berorientasi pertumbuhan dan berani menarik investasi.

10. Uji Quick Wins
Kandidat harus mampu menjawab:

Langkah konkret dalam 6 bulan pertama
Sektor prioritas yang cepat diungkit
Regulasi yang perlu disederhanakan

Penutup

Masalah utama Banggai bukan kekurangan anggaran, melainkan ketidaksinkronan kebijakan, kepemimpinan yang belum berbasis hasil, dan lemahnya eksekusi.

Seleksi JPT Pratama 2026 harus menjadi titik balik: memilih penggerak ekonomi, bukan sekadar administrator.

Jika proses merit-based dijalankan secara konsisten—dengan standar kompetensi ketat, kontrak kinerja jelas, dan pengawasan kuat—maka peluang meningkatkan pertumbuhan ekonomi terbuka lebar.

Sebaliknya, jika kembali menjadi rutinitas, paradoks anggaran besar dengan pertumbuhan rendah akan terus berulang.

Saatnya menggeser paradigma: dari pengelola anggaran menjadi motor penggerak ekonomi daerah.(*)

Baca Juga

Rekomendasi untuk kamu