BANGGAIPOST, BANGGAI KEPULAUAN – Kabar kurang menggembirakan datang dari kalangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep). Isu ancaman dirumahkannya ratusan tenaga kontrak mencuat di tengah kebijakan efisiensi anggaran daerah, memicu keresahan di kalangan pegawai.
Informasi yang beredar menyebutkan, kebijakan tersebut berkaitan dengan penyesuaian belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun hingga kini, belum ada keterangan resmi dari pemerintah daerah terkait jumlah pasti tenaga P3K yang terdampak maupun sektor yang akan mengalami pengurangan.
Sejumlah tenaga P3K mengaku cemas dengan kondisi ini. Mereka berharap pemerintah segera memberikan kejelasan agar tidak menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan.
“Kalau benar dirumahkan, tentu sangat memberatkan. Kami hanya berharap ada kejelasan dari pemerintah,” ujar salah satu P3K yang enggan disebutkan namanya.
Sorotan juga datang dari aktivis sekaligus jurnalis asal Bangkep, Irfan Majirung, yang menyuarakan keresahan tersebut melalui video yang beredar di media sosial. Ia menyebut, sekitar 368 tenaga P3K di Bangkep kini berada dalam ketidakpastian.
