Potensi kebocoran pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi di Kabupaten Banggai diperkirakan sangat besar. Karena itu Pemda diminta segera men-digitalisasi pembayaran seperti yang sudah diterapkan di sejumlah daerah.
BANGGAI POST, LUWUK Menurut Analis Kebijakan Publik, Nadjamudin Mointang, kebocoran pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi di Kabupaten Banggai bisa mencapai 20-30 persen akibat sistem pembayaran yang masih manual.
“Potensi pajak dan retribusi Banggai sebenarnya tinggi, hanya saja karena masih dikelola manual, potensi kebocoran sangat besar, bahkan bisa mencapai 30-40 persen. Dan ini justru dipelihara,” tegas Nadjamudin dalam rilis yang diterima Banggai Post, Senin (8/9).
Ia menilai, digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi menjadi solusi mendesak. Dengan sistem terhubung real-time ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), pemerintah bisa memantau secara harian aliran pemasukan.
Nadjamudin Mointang saat evaluasi Zona Integritas terkait digitalisasi pajak dan retribusi di kota Denpasar Bali, belum lama
Nadjamudin mencontohkan Kota Denpasar yang kini dianggap sebagai daerah dengan layanan pajak dan retribusi terbaik. Kota itu telah menerapkan sistem e-PAD yang terintegrasi dengan Bapenda, perbankan, dan QRIS. Pajak hotel, restoran, hiburan, hingga parkir berbasis online monitoring system yang langsung terhubung dengan tapping box atau aplikasi kasir.
