Apabila kepemilikan PI dilakukan melalui konsorsium antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten Banggai dengan komposisi kepemilikan 50:50, maka simulasi menunjukkan masing-masing pemerintah daerah berpotensi menanggung penyertaan modal sekitar Rp1,07 triliun.
Dana tersebut tidak dibayarkan sekaligus, melainkan secara bertahap melalui mekanisme cash call, yakni permintaan pendanaan dari operator sesuai kebutuhan investasi selama tahap pengembangan lapangan migas.
Nilai penyertaan modal sebesar itu tergolong besar jika dibandingkan dengan kemampuan fiskal Kabupaten Banggai yang hingga kini masih bertumpu pada Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Apabila pembiayaan harus diperoleh melalui pinjaman atau skema pendanaan lainnya, pemerintah daerah juga harus memperhitungkan beban bunga serta dampaknya terhadap ruang fiskal pada tahun-tahun mendatang. Di sisi lain, penyediaan dana dalam jumlah besar berpotensi mengurangi kemampuan daerah membiayai program prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, maupun pelayanan publik.
Selain itu, karakteristik lapangan migas Senoro-Toili yang telah memasuki fase mature juga menjadi faktor yang perlu diperhitungkan. Pengembalian investasi akan sangat bergantung pada tingkat produksi serta perkembangan harga minyak dan gas di masa mendatang.
