BANGGAIPOST, LUWUK – Postingan viral dari akun anonim “Acan” di media sosial memicu polemik di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Dalam unggahannya, akun tersebut mengklaim adanya dugaan praktik “bagi-bagi kue” berupa fee 10–15 persen dalam sebuah proyek pembangunan rumah sakit, meski proses tender disebut belum dimulai.
Akun tersebut tidak secara spesifik menyebut nama proyek maupun lokasi. Namun, dari penelusuran yang dilakukan, angka-angka yang disebutkan dalam unggahan tersebut memiliki kemiripan dengan nilai proyek pembangunan gedung baru RSUD Luwuk yang saat ini tengah direncanakan pemerintah daerah.
Dalam postingannya, Acan menyebut nilai proyek sekitar Rp351 miliar. Sementara itu, berdasarkan data resmi pemerintah daerah, anggaran pembangunan gedung baru RSUD Luwuk telah direvisi menjadi Rp392 miliar dari sebelumnya Rp451 miliar.
Unggahan tersebut juga menyinggung adanya dugaan aliran imbalan dari pihak pengusaha kepada oknum pejabat, disertai kalimat sindiran seperti “Proyek belum jalan, kue sudah dibagi” hingga “Siap-siap rompi oranye”. Selain itu, turut disebut adanya peran pihak yang disebut sebagai “broker”.
Proyek Strategis Daerah
Pembangunan gedung baru RSUD Luwuk merupakan bagian dari program prioritas Pemerintah Kabupaten Banggai di sektor kesehatan. Rumah sakit yang saat ini berstatus tipe B itu direncanakan ditingkatkan menjadi fasilitas yang lebih besar dan modern.
Rencana ini telah disampaikan sejak Desember 2024, dengan konsep pembangunan gedung bertingkat enam hingga tujuh lantai, lengkap dengan fasilitas penunjang seperti helipad untuk kebutuhan evakuasi medis.
Proyek dirancang menggunakan skema multiyears selama periode 2025–2026, dengan alokasi tahap awal sebesar Rp124 miliar pada tahun 2026.
Lokasi pembangunan berada di area depan RSUD existing di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Bungin Timur, Luwuk, dengan konsep tidak mengganggu operasional rumah sakit yang sedang berjalan.
Sorotan Teknis dan Risiko
Selain isu yang beredar, proyek ini juga sempat mendapat perhatian dari DPRD Banggai terkait aspek teknis, khususnya ketahanan terhadap gempa. Mengingat wilayah Banggai berada di zona rawan seismik, konstruksi gedung bertingkat tinggi menjadi perhatian serius.
Pihak Dinas PUPR Banggai sebelumnya menyatakan desain bangunan telah disesuaikan dengan standar konstruksi tahan gempa, termasuk mempertimbangkan keberadaan sesar aktif di wilayah tersebut.
Belum Ada Klarifikasi Resmi
Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi terbuka dari Pemerintah Kabupaten Banggai terkait unggahan yang beredar. Informasi yang dihimpun menyebutkan pihak teknis belum memberikan pernyataan resmi. Seorang pejabat teknis yang digunakan konfirmasi wartawan menekankan bahwa setiap dugaan yang berkembang di ruang publik perlu didukung data yang dapat diverifikasi untuk dapat ditindaklanjuti.
Sementara itu, aparat penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan, maupun Kepolisian juga belum menyatakan adanya penyelidikan atas isu tersebut.
Meski belum disertai bukti dokumen yang dapat diverifikasi, unggahan dari akun anonim itu telah memicu perhatian publik serta menyoroti pentingnya transparansi dalam proyek-proyek bernilai besar.
Ujian Transparansi
Dengan nilai ratusan miliar rupiah, proyek pembangunan fasilitas kesehatan di Banggai menjadi ujian penting bagi transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah.
Publik kini menunggu kejelasan serta keterbukaan informasi agar setiap tahapan proyek berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik.
Pengawasan dari DPRD, keterbukaan proses tender, serta peran aparat penegak hukum dinilai penting untuk memastikan anggaran digunakan sepenuhnya bagi kepentingan pelayanan kesehatan masyarakat.
(Alin)
