Dengan adanya klarifikasi tersebut, hingga saat ini belum terdapat informasi resmi dari Kejaksaan Agung yang menyatakan adanya status hukum terhadap AHY maupun pihak yang dikaitkan dengan frasa “2 Orang Kolonel usulan AHY” yang beredar dalam daftar viral tersebut.
Sejumlah pengamat hukum menilai masyarakat perlu membedakan antara informasi yang beredar di media sosial dengan fakta hukum yang telah ditetapkan melalui proses penyidikan.
Penyebutan nama seseorang dalam sebuah daftar, dokumen tidak resmi, ataupun informasi yang masih bersifat dugaan tidak otomatis menunjukkan adanya keterlibatan pidana. Dalam sistem hukum Indonesia berlaku asas praduga tak bersalah sampai terdapat putusan atau penetapan resmi dari aparat penegak hukum.
Karena itu, publik diimbau untuk tidak mudah menyebarkan informasi yang belum terverifikasi dan menunggu perkembangan resmi dari Kejaksaan Agung maupun lembaga penegak hukum lainnya.
Kasus dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis sendiri diperkirakan masih akan berkembang seiring pendalaman penyidik terhadap berbagai pihak yang diduga mengetahui alur pengelolaan program tersebut.
