Bupati Banggai Laut Perjuangkan Kelanjutan Pembangunan Lapas di Kementerian IMIPAS

Berharap pembangunan Lapas Banggai Laut kembali masuk dalam prioritas program dan anggaran pemerintah pusat

BANGGAIPOST.COM, JAKARTA – Bupati Banggai Laut Sofyan Kaepa bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Banggai Laut menemui Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (IMIPAS), Senin (13/7/2026), guna memperjuangkan kelanjutan pembangunan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Banggai Laut yang sempat tertunda akibat kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat.

Pertemuan tersebut difasilitasi oleh Nadjamuddin Mointang, Analis Kebijakan pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) yang bertindak sebagai person in charge (PIC) Kementerian IMIPAS dalam agenda tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati diterima Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Kementerian IMIPAS, Ibnu Ismoyo, SH, MH, MM, bersama Kepala Bagian Penyusunan Program dan Anggaran, Narya. Pertemuan difokuskan pada upaya agar pembangunan Lapas Banggai Laut kembali masuk dalam prioritas program dan anggaran pemerintah pusat.

Pembangunan Lapas Banggai Laut sebelumnya telah ditandai dengan peletakan batu pertama pada 2024. Namun, pelaksanaan proyek belum dapat dilanjutkan setelah pemerintah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran.

Dalam kesempatan itu, Bupati Banggai Laut menegaskan bahwa keberadaan Lapas merupakan kebutuhan mendesak bagi daerah kepulauan tersebut. Selain mendukung sistem pemasyarakatan yang lebih efektif, fasilitas itu juga akan meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat yang selama ini masih bergantung pada Lapas di Kabupaten Banggai.

“Kami berharap pembangunan Lapas Banggai Laut dapat kembali menjadi prioritas pemerintah pusat sehingga proses yang telah dimulai tidak berhenti hanya pada peletakan batu pertama, tetapi dapat direalisasikan hingga tuntas,” ujar Bupati.

Ia juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Banggai Laut siap mendukung penuh pelaksanaan pembangunan sesuai kewenangan daerah. Dukungan tersebut antara lain melalui penyediaan lahan yang telah dibebaskan dan telah memiliki sertifikat atas nama pemerintah daerah.

Menanggapi hal itu, Kepala Biro Perencanaan Kementerian IMIPAS menyambut baik aspirasi Pemerintah Kabupaten Banggai Laut. Usulan tersebut akan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penyusunan program dan anggaran mendatang, dengan tetap memperhatikan kemampuan fiskal negara serta prioritas pembangunan nasional.

Pertemuan turut dihadiri Kadis PUPR Balut, Mulyadi dan Analis Kebijakan pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) yang bertindak sebagai person in charge (PIC) Kementerian IMIPAS, Nadjamuddin Mointang

Pertemuan berlangsung dalam suasana konstruktif dengan membahas berbagai aspek teknis dan perencanaan agar pembangunan Lapas Banggai Laut dapat kembali memperoleh dukungan pada penyusunan program dan anggaran tahun berikutnya.

Pemerintah Kabupaten Banggai Laut optimistis hasil komunikasi tersebut menjadi sinyal positif bagi keberlanjutan pembangunan Lapas. Kehadiran fasilitas pemasyarakatan di Banggai Laut dinilai penting untuk memperkuat pelayanan di bidang hukum dan hak asasi manusia sekaligus memberikan kepastian pelayanan bagi masyarakat di wilayah kepulauan yang selama ini harus bergantung pada Lapas di daerah lain.

Melalui sinergi antara Pemerintah Kabupaten Banggai Laut dan Kementerian IMIPAS, diharapkan pembangunan Lapas dapat segera direalisasikan sehingga mampu mendukung terwujudnya sistem pemasyarakatan yang lebih modern, efektif, dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah kepulauan.(RBP)