Terkait penganggarannya, kata Tito, pemda dapat menggunakan dana reguler yang ada di sejumlah dinas yang mengurusi pangan dan pertanian, serta yang ada di dinas sosial. Selain itu, pemda juga dapat memanfaatkan anggaran belanja tidak terduga.
“Saya sudah membuat surat edaran beberapa waktu yang lalu yang bisa menjadi dasar hukum bagi rekan-rekan untuk menggunakan belanja tidak terduga untuk penanganan inflasi. Jadi, tidak harus dalam keadaan emergency,” ungkap Mendagri.
Kepala Bapanas sekaligus Plt. Menteri Pertanian Arief Prasetyo Adi mengatakan, distribusi beras milik pemerintah harus dituntaskan pada akhir 2023.
“Perlu saya sampaikan bahwa 640 ribu ton beras ini harus terbagi habis dalam 3 bulan untuk 21,3 juta KPM (keluarga penerima manfaat). Ini tugas yang diberikan Bapak Presiden kepada Bapanas bersama Bulog,” terang Arief.
Di samping itu, kata Arief, Presiden Joko Widodo juga memerintahkan untuk mempersiapkan sebanyak 200 ribu ton beras komersial melalui penggilingan padi se-Indonesia.
“Seluruh pimpinan daerah yang tidak memiliki beras baik di pasar tradisional maupun pasar modern, silakan menghubungi Bulog terdekat, kita sisir semuanya harus punya beras SPHP,” ujar Arief.
