LANGSUNG BERES: Bupati Banggai Laut Sofyan Kaepa menerima langsung masa aksi Aliansi Masyarakat Dodung menyampaikan aspirasi terkait penggelapan anggaran pembebasan lahan perkuburan umum dan hanya butuh tiga jam masalah penggelapan anggaran tersebut terselesaikan.(FOTO MOHAMAD IKBAL/BANGGAI POST)
BANGGAI POST, BALUT– Ruang demokrasi harus tetap hidup, agar seluruh kekuasaan dikontrol langsung oleh masyarakat. Ruang demokrasi itu tampaknya dipahami betul Bupati Banggai Laut Sofyan Kaepa, itu terlihat saat masa aksi dari Aliansi Masyarakat Dodung menyampaikan aspirasi terkait penggelapan anggaran pembebasan lahan perkuburan umum yang diduga dilakukan oleh oknum ASN Pemkab Banggai Laut, Kamis (14/10).
Kasus penggelapan dana tersebut dimulai dari pembentukan panitia pembebasan lahan perkuburan tahun 2017. Kemudian panitia bersama masyarakat Kelurahan Dodung mengusulkan ke Pemkab agar menganggarkan dana pembebasan lahan dan tahun 2019 Pemkab melalui dinas tehnis yakni Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan menganggarkan pembebasan lahan tersebut. Dan tahun itu anggaran dicairkan. Sayangnya pencairan anggaran tersebut tanpa diketahui oleh panitia.
“Setelah dua tahun berlalu barulah diketahui ternyata dana telah cair dan sudah tidak ada lagi,” kata ketua Panitia Ayub Sadaesa.
