Ada prinsip yang sering dilupakan, tetapi justru menjadi inti dari seluruh filosofi pemerintahan modern: pemerintah ada untuk melayani, bukan untuk dilayani.
Namun realitas di lapangan kerap memperlihatkan ironi. Ketika rakyat masih berjuang dengan harga kebutuhan pokok, akses layanan kesehatan yang terbatas, dan infrastruktur dasar yang belum merata, kita justru menyaksikan proyek-proyek gedung megah yang seolah menari di atas penderitaan sunyi masyarakat.
Ini bukan sekadar soal bangunan. Ini soal keberpihakan.
Apakah birokrasi kita sedang benar-benar mendengar suara rakyat, atau justru mulai tuli oleh kenyamanan ruang-ruang ber-AC dan gedung-gedung baru yang megah?
Efisiensi anggaran tidak boleh berhenti pada slogan. Ia harus menjadi keberanian untuk menunda yang tidak mendesak, demi mendahulukan yang benar-benar dibutuhkan rakyat. (*)
