Fasilitas kesehatan masih memiliki dasar argumentasi yang kuat. Rumah sakit adalah ruang hidup dan mati masyarakat. Ketika kapasitas layanan tidak lagi memadai, maka penambahan infrastruktur kesehatan dapat dimaklumi sebagai kebutuhan yang mendesak.
Tetapi persoalan menjadi jauh lebih sensitif ketika porsi anggaran besar justru mengalir deras ke pembangunan gedung-gedung perkantoran birokrasi.
Di titik inilah publik berhak bertanya, bahkan menggugat secara moral.
Apakah gedung-gedung yang ada saat ini benar-benar sudah tidak layak pakai, atau sekadar tidak lagi “cukup megah” bagi simbol kekuasaan birokrasi?
Apakah ada kajian yang benar-benar transparan dan dapat diuji publik bahwa gedung baru akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan, pemangkasan birokrasi, atau kemudahan akses masyarakat?
Ataukah yang terjadi justru sebaliknya: wajah fisik yang dipoles, sementara wajah pelayanan tetap lamban, berbelit, dan jauh dari kata memuaskan?
Pertanyaan-pertanyaan ini tidak lahir dari penolakan terhadap pembangunan. Ini adalah bentuk kegelisahan publik yang wajar ketika melihat prioritas anggaran yang terasa tidak berpihak pada kebutuhan paling mendasar masyarakat.
