EDITORIAL BANGGAIPOST.COM

Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, pada 8 Juni 2026, seharusnya tidak hanya dibaca sebagai kabar kriminal biasa. Peristiwa itu adalah tamparan keras bagi cara pandang publik yang selama ini kerap menyederhanakan makna opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Bupati Muara Enim Edison, sejumlah pejabat daerah, hingga oknum auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Selatan diamankan dalam operasi tersebut. KPK menduga terjadi praktik suap terkait proses pemeriksaan keuangan daerah. Jika dugaan itu terbukti di pengadilan, maka publik kembali dipaksa menerima kenyataan pahit: sistem pengawasan negara pun bisa disusupi oleh kepentingan transaksional.

Ironisnya, Muara Enim baru saja menerima opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025. Bahkan, predikat itu merupakan raihan ke-13 secara berturut-turut sejak 2013.

Di sinilah letak persoalan yang perlu dipahami secara jernih.