Kasus nyata dapat dilihat pada kerusuhan 30 Agustus 2025 yang berujung pada penjarahan rumah anggota DPR di Jakarta (Tempo, 2025). Meski ada simpati publik terhadap aksi tersebut, pada akhirnya kenyamanan materi tetap menjadi prioritas. Ribuan meme dan ejekan yang beredar tidak membawa efek jera bagi penguasa.
Jika dibandingkan dengan kultur politik di negara maju seperti Jepang, perbedaannya sangat mencolok. Pejabat yang terlibat korupsi di sana biasanya langsung mengaku salah, meminta maaf, bahkan mundur dari jabatan demi menjaga kehormatan publik. Sementara di Indonesia, koruptor masih bisa tersenyum di depan kamera, bahkan mengenakan rompi tahanan seolah itu sekadar formalitas. Air mata mereka lebih sering muncul karena ingin dikasihani, bukan karena menyesal.
Mengapa banyak orang Indonesia lebih takut miskin daripada takut penjara? Materi masih dianggap sebagai ukuran utama kehormatan dan keberhasilan. Padahal, hukuman efektif bukan hanya penjara, tetapi juga perampasan total aset hasil korupsi. Tanpa materi, gaya hidup glamor dan simbol kekuasaan akan hilang—dan kekuatan sosial mereka ikut melemah.
