Hal lain yang menarik dari Zohran Mamdani adalah konsistensinya. Sejak masa kampanye, ia secara terbuka menyatakan komitmennya untuk melindungi kelompok-kelompok rentan, termasuk komunitas LGBT. Setelah memperoleh mandat politik, ia berupaya menerjemahkan komitmen tersebut ke dalam kebijakan. Orang boleh menyetujui ataupun mengkritiknya, tetapi secara demokratis terdapat kesinambungan antara janji politik dan tindakan pemerintahannya.
Pelajaran yang dapat dipetik bukanlah bahwa Indonesia harus mengikuti seluruh kebijakan New York. Indonesia memiliki Pancasila, konstitusi, sejarah, budaya, dan dinamika sosial yang berbeda. Demokrasi memang tidak pernah hadir dalam bentuk yang seragam. Namun, memahami mengapa suatu kebijakan lahir dalam demokrasi Amerika merupakan bagian dari upaya memahami demokrasi itu sendiri, bukan berarti mengimpor seluruh nilai yang berkembang di sana.
Karena itu, saya melihat Zohran Mamdani dan kebijakannya terhadap komunitas LGBT bukan sebagai perdebatan mengenai benar atau salahnya LGBT. Saya melihatnya sebagai pelajaran tentang bagaimana demokrasi bekerja di salah satu pusat demokrasi dunia. Demokrasi tidak selalu menghasilkan kebijakan yang kita sukai. Akan tetapi, demokrasi selalu menuntut agar kekuasaan dijalankan berdasarkan konstitusi, hukum, serta mandat yang diberikan rakyat melalui pemilu.
