Di sinilah pentingnya indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Dokumen tersebut bukan sekadar persyaratan administratif, melainkan kontrak pembangunan antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Setiap perangkat daerah memiliki target yang harus dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Karena itu, setiap forum resmi pemerintah semestinya menjadi ruang untuk melaporkan perkembangan target-target tersebut. Publik berhak mengetahui apakah target produksi perikanan tercapai, apakah produktivitas nelayan meningkat, bagaimana perkembangan nilai ekonomi sektor perikanan, serta kendala apa saja yang masih dihadapi.
Transparansi semacam ini bukan bertujuan mencari kesalahan pemerintah. Sebaliknya, keterbukaan akan memperkuat kepercayaan publik karena masyarakat dapat memahami keberhasilan sekaligus tantangan yang sedang dihadapi pemerintah.
Sebaliknya, ketika ruang publik lebih banyak diisi seremoni tanpa disertai informasi mengenai capaian pembangunan, muncul kesan bahwa komunikasi pemerintah masih berorientasi pada pencitraan kegiatan, bukan pada pertanggungjawaban hasil.
Pemerintahan yang akuntabel tidak diingat karena banyaknya acara yang diselenggarakan, melainkan karena keberaniannya membuka data, menjelaskan capaian, mengakui kekurangan, dan menyampaikan langkah-langkah perbaikan secara transparan.
Gedung baru memang dapat menjadi simbol semangat baru. Namun, masyarakat sesungguhnya menunggu sesuatu yang jauh lebih penting daripada bangunan fisik, yaitu lahirnya budaya birokrasi yang menjadikan setiap kegiatan sebagai forum pertanggungjawaban kinerja.
