Kabupaten Banggai disebut memperoleh dua lokasi program tersebut. Ini tentu menjadi kabar baik yang layak dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat. Pemerintah daerah semestinya menyampaikan alasan penetapan lokasi, tahapan pelaksanaan, kesiapan daerah, target penerima manfaat, hingga dampak ekonomi yang diharapkan. Tanpa penjelasan yang memadai, publik akan kesulitan menilai apakah program strategis nasional tersebut benar-benar dipersiapkan dengan baik.
Dalam perspektif analisis kebijakan, sebuah organisasi publik tidak cukup hanya mampu menyerap anggaran. Yang jauh lebih penting adalah membuktikan bahwa belanja pemerintah menghasilkan output, outcome, bahkan impact yang terukur.
Setiap tahun, APBD mengalokasikan anggaran yang tidak sedikit untuk sektor perikanan. Anggaran tersebut digunakan untuk pembinaan nelayan, bantuan sarana produksi, pengembangan budidaya, pengawasan sumber daya ikan, hingga pemberdayaan masyarakat pesisir. Namun, ukuran keberhasilannya tidak berhenti pada terlaksananya kegiatan atau terserapnya anggaran.
Keberhasilan itu harus tercermin pada meningkatnya kesejahteraan nelayan, bertambahnya produksi perikanan, berkembangnya industri pengolahan hasil laut, meningkatnya ekspor, bertambahnya nilai tambah ekonomi daerah, serta stabilnya harga ikan bagi masyarakat.
