BANGGAIPOST, LUWUK – Kegagalan mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Banggai kembali menuai sorotan. Kondisi yang terjadi berulang dari tahun ke tahun itu dinilai bukan semata akibat faktor teknis atau kondisi ekonomi, melainkan mencerminkan lemahnya perencanaan dan pengukuran kinerja pemerintah daerah.
Analis kebijakan, Nadjamudin Mointang, menilai target PAD seharusnya tidak dipandang sebagai angka formal dalam dokumen anggaran. Lebih dari itu, target tersebut merupakan janji fiskal pemerintah kepada publik yang harus dipertanggungjawabkan.
“Ketika target PAD terus meleset, yang runtuh bukan hanya angka, tetapi juga kredibilitas kebijakan pemerintah daerah,” ujarnya.
Menurutnya, selama ini kegagalan sering diarahkan pada level Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk ketika sorotan mengarah ke Dinas Komunikasi dan Informatika. Namun pendekatan tersebut dinilai tidak menyentuh akar persoalan.
Ia menegaskan, target PAD merupakan hasil dari keseluruhan sistem perencanaan daerah yang melibatkan kepala daerah, tim anggaran, hingga perangkat teknis. Karena itu, menyederhanakan persoalan pada satu OPD justru menunjukkan ketidakmampuan membaca masalah secara komprehensif.
Lebih lanjut, ia menyoroti praktik penetapan target yang kerap tidak berbasis data potensi riil. Target tinggi dinilai lebih berorientasi pada pencitraan ambisius, namun tidak didukung fondasi perhitungan yang kuat.
