“Akibatnya, PAD hanya menjadi angka optimistis di atas kertas, bukan instrumen nyata untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah,” jelasnya.
Kondisi ini juga dinilai berkaitan dengan lemahnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam konsep tersebut, setiap target seharusnya terhubung dengan program, kegiatan, dan indikator kinerja yang terukur.
Namun yang terjadi, target PAD berdiri sendiri tanpa strategi operasional yang jelas. Dampaknya, pemerintah daerah kesulitan mendeteksi kegagalan sejak dini karena proses monitoring dan evaluasi lebih bersifat administratif dibanding substantif.
Terkait wacana audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Nadjamudin menilai langkah tersebut penting, tetapi bukan solusi utama. Audit dinilai hanya memotret persoalan di hilir, sementara akar masalah berada pada tahap perencanaan.
Ia menegaskan, persoalan ini merupakan bagian dari kegagalan politik anggaran, di mana pemerintah lebih fokus pada penyusunan angka dibanding memastikan pencapaiannya.
“Tidak ada sense of urgency ketika target melenceng, tidak ada konsekuensi jelas bagi OPD yang gagal, dan tidak ada koreksi struktural dalam sistem perencanaan,” katanya.
