Langkah efisiensi memang berpotensi berdampak pada Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) maupun komponen kesejahteraan tertentu. Namun pemerintah perlu menjelaskan kepada ASN bahwa efisiensi bukanlah bentuk hukuman, melainkan upaya menjaga keberlanjutan fiskal daerah agar APBD tetap sehat dan mampu membiayai pelayanan publik secara optimal dalam jangka panjang.
Di sisi lain, efisiensi harus berjalan beriringan dengan optimalisasi pendapatan daerah. Pemerintah tidak bisa hanya fokus mengurangi pengeluaran tanpa membenahi sumber-sumber penerimaan. Di sinilah transparansi dan akuntabilitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi sangat penting.
Publik berhak mengetahui sejauh mana kontribusi perusahaan daerah terhadap kas daerah. PDAM, misalnya, tidak cukup hanya dinilai dari jumlah pelanggan atau cakupan layanan, tetapi juga dari kemampuannya menghasilkan dividen bagi pemerintah daerah tanpa mengorbankan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
