“Daerah bisa memiliki APBD besar, tetapi apabila sebagian besar anggaran habis untuk belanja konsumtif dan operasional rutin, maka manfaat pembangunan yang dirasakan masyarakat menjadi terbatas,” jelasnya.
Ia menilai kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Banggai yang memiliki potensi ekonomi cukup besar sebagai salah satu daerah penghasil minyak dan gas bumi di Sulawesi Tengah.
Dengan peluang investasi yang terus berkembang, termasuk agenda hilirisasi sumber daya alam dan pengembangan kawasan industri, kebutuhan terhadap belanja pembangunan yang lebih besar menjadi semakin penting.
Karena itu, Nadjamuddin berpendapat porsi belanja modal sebesar 13,78 persen belum dapat dikategorikan sebagai struktur anggaran yang agresif untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah.
“APBD Banggai tahun 2026 masih mampu menjaga stabilitas layanan pemerintahan dan membiayai pembangunan dasar. Namun ruang untuk menciptakan lompatan ekonomi baru masih relatif terbatas,” ujarnya.
Ia menyarankan pemerintah daerah secara bertahap meningkatkan porsi belanja modal menuju kisaran 20 hingga 25 persen, dengan fokus pada proyek-proyek produktif yang mampu menarik investasi, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan.
“Dengan demikian APBD tidak hanya habis untuk menjalankan pemerintahan, tetapi benar-benar menjadi instrumen pembangunan dan transformasi ekonomi daerah,” pungkasnya.(RBP)
