“Belanja modal sangat krusial untuk investasi jangka panjang dalam pembangunan infrastruktur dan aset daerah,” demikian disebutkan dalam laporan analisis tersebut.
Rendahnya porsi belanja modal dibandingkan total APBD memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana kemampuan anggaran daerah mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banggai.
Sebaliknya, lebih dari 86 persen APBD masih terserap untuk berbagai kebutuhan operasional pemerintahan, mulai dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, hibah, bantuan sosial, hingga berbagai pengeluaran rutin lainnya.
Analis kebijakan publik, Nadjamuddin Mointang, menilai secara nominal belanja modal sebesar Rp375,4 miliar memang terlihat besar. Namun jika dibandingkan dengan kapasitas fiskal daerah secara keseluruhan, angka tersebut masih tergolong rendah.
Menurutnya, dalam teori pembangunan daerah, belanja modal merupakan komponen anggaran yang memiliki efek pengganda (multiplier effect) paling kuat terhadap perekonomian.
“Infrastruktur jalan, irigasi, pelabuhan, pasar, sarana pendidikan, fasilitas kesehatan, hingga pengembangan kawasan ekonomi mampu menciptakan aktivitas ekonomi baru, meningkatkan produktivitas, serta menarik investasi swasta,” ujar Nadjamuddin.
