Seri Menjawab Hasil Evaluasi RAPBD Banggai 2025
Bagian 1
Temuan evaluasi Gubernur Sulawesi Tengah terhadap Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2025 dinilai bukan semata-mata persoalan besarnya alokasi perjalanan dinas.
Yang lebih mendasar, terdapat indikasi bahwa perencanaan anggaran belum sepenuhnya berorientasi pada penyelesaian persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.
Analis kebijakan publik, Nadjamuddin Mointang, menilai evaluasi gubernur seharusnya menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Banggai untuk memperbaiki arah kebijakan penganggaran agar lebih berorientasi pada hasil pembangunan.
“Dalam pendekatan anggaran berbasis kinerja (performance based budgeting), belanja pemerintah seharusnya diarahkan pada kegiatan yang menghasilkan manfaat langsung bagi masyarakat, bukan didominasi belanja penunjang administrasi,” ujarnya.
Menurut Nadjamuddin, ketika porsi perjalanan dinas dan rapat dalam suatu sub-kegiatan mencapai 95 hingga 98 persen, publik berhak mempertanyakan hubungan antara besarnya biaya birokrasi dengan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa Kabupaten Banggai masih menghadapi berbagai tantangan strategis, mulai dari penurunan angka stunting, pengentasan kemiskinan, pengendalian inflasi daerah, peningkatan akses air minum layak dan sanitasi, hingga pemerataan pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan dan pelosok.
Seluruh persoalan tersebut, kata dia, membutuhkan intervensi program yang konkret, terukur, dan langsung menyentuh masyarakat.
