Dan di sinilah letak bumbu yang terlewat: transparansi.
Jika harga di menu ditulis tanpa embel-embel, jika kasir tak pernah menjelaskan sebelum nota dicetak, jika tak ada penjelasan yang jernih sebelum sendok menyentuh mulut, maka sepuluh persen itu bisa terasa seperti jebakan, bukan kewajiban.
Lalu gaduh pun lahir.
Dari mulut yang kaget, dari komentar yang menggumpal di media sosial, dari selera yang merasa ditelikung. Padahal bisa saja tidak perlu gaduh, jika saja informasi itu hadir lebih awal—bukan di ujung, bukan setelah perut kenyang.
Tentu, negara punya hak atas pajak. Daerah butuh dana untuk membangun. Kita pun, sebagai warga, tak seharusnya alergi pada kontribusi. Tapi semua itu hanya akan berjalan mulus jika kejujuran hadir sejak suapan pertama.
Dan tentu juga, jangan hanya satu-dua warung yang “dipajaki”, sementara yang lain dibiarkan bebas melenggang tanpa nota, tanpa pungutan. Keadilan tak boleh setengah matang. Jika ingin sistem yang sehat, maka penerapannya harus merata, bukan pilih-pilih seperti menu prasmanan.
