Cetak Biru Reformasi Birokrasi di Banggai Laut

Oleh: Arry N. Lamondjong, M.Si.
– Konsultan Bidang Pemerintahan di Sejumlah Kementerian/Lembaga
– Manajer Perencanaan Program dan Riset LENSA BANGGAI
– Sebagai anggota dari OASHE Grup


Reformasi Birokrasi merupakan tuntutan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Penerapan reformasi birokrasi yang saat ini telah memasuki periode terakhir dari grand design tahun 2010 – 2025, diharapkan menghasilkan karakter birokrasi berkelas dunia (world class bureaucracy).

Karakter birokrasi kelas global itu dicirikan dengan pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien. Salah satu hal baru dalam periode RB tahap III tahun 2020 – 2024, yakni lebih menekankan pada hal-hal yang bersifat implementatif dibandingkan dengan formalitas belaka, serta penyusunan strategi yang diarahkan untuk menjawab permasalahan yang terjadi di lapangan.

Salah satu contoh dari ciri pemerintahan berkelas dunia yakni mampu mengintegrasikan mode pelayanan publik menggunakan teknologi berbasis Artificial Intelegence (AI), misalnya diterapkan pada meja bantuan di unit pelayanan, analisis pengaduan pelayanan, mengarahkan pengaduan ke instansi yang dituju. Bahkan menjawab pengaduan.

Hal ini tidak hanya menggantikan infrastruktur pelayanan publik, tetapi yang lebih inti dari penerapan teknologi AI adalah kemampuan mendeteksi secara tepat yang dibutuhkan masyarakat dalam pelayanan.

Pada kenyataannya hal ini sama dengan aplikasi marketplace, media sosial seperti facebook dan instagram. Pelayanan publik dilakukan secara tepat serta akurat menyajikan barang yang kita sedang dibutuhkan atau hendak dibeli.

Secara umum, transformasi digital merupakan salah satu inovasi dalam penerapan reformasi birokrasi. Pemerintah Kabupaten Banggai Laut sudah semestinya memperluas jangkauan berpikir. Tur studi mesti diseriusi untuk menggali jalan keluar atas hambatan-hambatan masyarakat dalam mengakses pelayanan publik di daerah ini.

Keberhasilan pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara membasmi para tengkulak dengan inovasi pasar lelang, bisa menjadi contoh. Kita bisa mengilhaminya dan mengkomparasikannya atas masalah pengelolaan hasil laut yang terus menerus membayang-bayangi perairan Banggai Laut.

Kita juga bisa belajar bagaimana seorang Nurdin Abdullah menyulap Bantaeng menjadi kabupaten benih berbasis teknologi. Di Banggai Laut kita memiliki Balai Benih Ikan (BBI) yang pernah ditinjau oleh Susi Pudjiastuti saat menjabat sebagai Menteri KKP.

Sayangnya informasi terkait perkembangan BBI tidak banyak tersedia di internet, sehingga perkembangannya tak banyak diakses dan diketahui. Hanya Tuhan dan pengelolanya yang tahu.

Dalam hal inovasi, Kemendagri memiliki program Innovative Government Award (IGA), penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi pemerintah pusat terhadap semangat dan keberhasilan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan cara-cara inovatif. Apakah Kabupaten Banggai Laut pernah terlibat dan memenangkannya sebagai pemda paling inovatif?

Dalam ingatan Google, selama Kabupaten Banggai Laut berdiri setidaknya ada 2 kejadian yang membuat nama daerah ini menembus halaman depan media nasional dan menjadi perbincangan netizen. Pertama, kejadian penemuan “bidadari” dan kedua operasi tangkap tangan Bupati Banggai Laut.

Untuk poin pertama, saya tidak ingin membahas panjang lebar. Kejadian kedua, sudah bukan anomali lagi mendapatkan opini BPK dengan predikat WTP, tapi masih tertangkap tangan akibat korupsi. Hal ini adalah contoh ketika pencapaian pemerintah daerah hanya dijadikan pameran untuk mempersolek diri dengan hal-hal yang bersifat artifisial belaka. Bahkan terkadang pejabat yang mengembar-gemborkan WTP hanya alibi untuk menutupi kasus-kasus penyimpangan keuangan di daerah. Sungguh ironis!

Untuk menghindari program-program yang tidak mengungkit outcome atau hasil, tugas rutin birokrasi yang tidak menggugah semangat yang hanya akan berakhir dengan pensiun yang tidak seberapa, maka dibutuhkan terobosan baru yang sanggup menghantam zona nyaman atas budaya kerja para pegawai dari tingkat bawah hingga pimpinan-pimpinan organisasi perangkat daerah.

Kembali pada topik tata kelola pemerintahan yang baik dengan melaksanakan panduan reformasi birokrasi. Penerapan SAKIP, penguatan pengawasan, capaian indikator, dan segala macamnya hanya akan menjadi dokumen lusuh yang tersimpan rapi dalam lemari kantor jika para pejabat kita tidak mulai memperbaiki diri mengubah cara berpikir untuk menerapkan hal sederhana. Contohnya plan – do – check – action.

Sebagai contoh penerapan SAKIP di daerah tetangga kita, Pemkab Banggai di tahun 2019 meraih nilai SAKIP dengan predikat A. Hasil dari efektivitas dan efisiensi anggarannya dialokasikan ke sektor pariwisata, sehingga Kabupaten Banggai masuk dalam kalender event pariwisata nasional, bahkan hampir 100 event pariwisata terselenggara di daerah Migas itu.

Masih ingat bagaimana netizen Banggai Laut “terbakar” karena eksistensinya terusik saat Kabupaten Banggai mengadakan promosi terkait Banggai Cardinal Fish. Itu adalah bagian dari promosi potensi di daerah itu.

Dalam hal penerapan SAKIP, saat ini nilai pemerintah Kabupaten Banggai Laut berada pada predikat CC dengan interpretasi cukup baik, sebagaimana hasil evaluasi KemenPANRB. Hal tersebut menandakan dibutuhkan upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi anggaran melalui berbagai upaya.
Misalnya cascading kinerja hingga level individu; penyelesaian target kinerja tingkat pemerintah Kabupaten Banggai Laut melalui kolaborasi seluruh OPD atau cross-cutting program; monev berkala atas kinerja OPD hingga pemanfaatan aplikasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi.

Hasil baik yang dapat dirasakan dari upaya peningkatan nilai SAKIP di Banggai Laut tidak saja hanya sekadar mengejar dana insentif daerah dari Kemenkeu atau pemerintah Kabupaten Banggai Laut memiliki kesempatan untuk jor-joran pada program prioritasnya hasil dari efisensi anggaran.

Namun, manfaat yang lebih besar dan berkelanjutan yakni menciptakan budaya kinerja setiap individu dan perangkat daerah memahami dan bertanggung jawab atas kinerjanya masing-masing. Artinya setiap individu dalam pemerintahan sadar dan bertanggungjawab atas setiap sen pajak dari masyarakat.

Tentu saja, pemerintah Kabupaten Banggai Laut harus mengejar ketertinggalan – ketertinggalan di berbagai aspek terkait tata kelola pemerintahan yang baik dengan melakukan akselerasi yang cepat dan tepat di bawah komando pemimpin yang hands on leadership dengan menjalankan praktik kepemimpinan turun tangan, secara regular, dan spontan melakukan peran manajerial yang memastikan proses manajemen dijalankan secara terukur.

Juga turut mempraktikkan visi dan misi yang telah dicanangkan, menurunkannya ke dalam strategi-strategi yang terukur serta selaras secara vertikal dan horizontal, menerjemahkan strategi ke dalam perencanaan yang terukur dari perencanaan strategis, dan yang terpenting pemimpin diharapkan dapat memimpin langsung program-program prioritas tersebut.

Betapa pentingnya prioritas tersebut, sehingga sang pemimpin tak segan-segan berada di lapangan untuk memastikan keputusan strategis dapat dijalankan secara operasional. Semoga pemimpin baru menjadi role model dari segala aspek. Meminjam istilah Soekarno, yang kita butuh saat ini adalah banyak bicara, banyak bekerja! Dan banyak berseni atau bernyanyi. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *