Berita

Budi: Ketua DPRD Banggai Sebaiknya Baca Tatib

Dengan demikian, keberadaan dokumen KUA-PPAS tidak serta-merta membuktikan bahwa pembahasan RKA OPD bersama komisi dan mitra kerjanya telah dilaksanakan sesuai tahapan.

Persoalan inilah yang menurut Budi perlu dijelaskan secara terbuka oleh pimpinan DPRD maupun Badan Anggaran. Sebab, jika setiap tahapan yang telah diatur dalam Tatib dapat dianggap terpenuhi hanya dengan merujuk pada dokumen tahapan sebelumnya, maka fungsi dan kedudukan masing-masing tahapan berpotensi kehilangan makna.

Budi menegaskan, polemik pembahasan RAPBD 2027 tidak boleh diselesaikan hanya melalui pernyataan saling membantah di media. Publik berhak mengetahui bagaimana proses pembahasan anggaran berlangsung, terlebih ketika terdapat anggota DPRD yang secara terbuka mempersoalkan dugaan tidak dijalankannya tahapan sesuai Tatib.

Ia meminta pimpinan DPRD menjelaskan secara terbuka apakah pembahasan di tingkat komisi benar-benar dilaksanakan, kapan berlangsung, OPD mana saja yang diundang, serta di mana dokumen hasil pembahasannya.

Menurutnya, keterbukaan tersebut bukan untuk memenuhi kepentingan politik salah satu pihak, melainkan bagian dari pertanggungjawaban lembaga perwakilan rakyat.

Ia juga mendorong keterlibatan masyarakat sipil, termasuk kalangan akademisi dan organisasi kemasyarakatan, untuk ikut mengawal serta mengevaluasi proses pembahasan RAPBD.

“Masyarakat sipil harus terlibat mengawal peristiwa ini. Kampus, ormas harus terlibat. Ini uang rakyat,” tutup Budi.(Alin)

Bagikan: