Sebagaimana diketahui, Selasa (17/11/2026), Wakil Ketua I DPRD Banggai Wardani Murad Husain bersama anggota Fraksi Gerindra Suwardi memilih keluar dari rapat pembahasan RAPBD 2027. Keduanya menilai proses pembahasan tidak berjalan sesuai tahapan yang diatur dalam Tatib DPRD.
Budi kemudian menguraikan ketentuan Pasal 51 ayat (5) huruf a Tatib DPRD Banggai, sebagaimana diatur dalam Peraturan DPRD Nomor 1/DPRD/XI/2024.
Dalam ketentuan tersebut, pembahasan Raperda APBD memiliki urutan yang harus dilalui. Setelah penyampaian penjelasan Bupati, pandangan umum fraksi, dan jawaban Bupati, pembahasan dilanjutkan di tingkat komisi bersama mitra kerja masing-masing. Tahapan itu didahului dengan penyerahan RKA OPD. Selanjutnya, hasil pembahasan komisi disampaikan kepada Badan Anggaran (Banggar).
Wakil Ketua I DPRD Banggai menyebut tahapan pembahasan di tingkat komisi tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Namun, Ketua Komisi II sekaligus anggota Banggar, Irwanto Kulap dari Fraksi Golkar, sebagaimana diberitakan sejumlah media, membantah adanya cacat prosedur. Ia menyebut seluruh tahapan telah terlaksana dan masukan dari masing-masing komisi sudah termuat dalam KUA-PPAS yang menjadi dasar penyusunan RKA.
