Bagi Budi, bantahan tersebut belum cukup untuk menjawab persoalan. Pernyataan bahwa tahapan telah dilaksanakan harus disertai bukti administratif yang dapat diperiksa, bukan hanya disampaikan melalui pernyataan lisan.
“Mana daftar hadir dan berita acara jika yang Wanto bilang itu benar terjadi?” ujarnya.
Ia meminta DPRD memperlihatkan daftar hadir, berita acara, serta dokumen pembahasan komisi bersama masing-masing OPD. Dokumen tersebut, menurutnya, penting untuk memastikan apakah rapat benar-benar berlangsung, siapa saja yang terlibat, dan apa hasil pembahasannya.
“Kalau memang seluruh tahapan sudah dilaksanakan, apa sulitnya membuka daftar hadir dan berita acara? Jangan hanya meminta publik percaya pada klaim. Tunjukkan dokumennya,” tegas Budi.
KUA-PPAS tidak bisa dijadikan pengganti pembahasan RKA
Budi juga mempersoalkan argumentasi yang menyamakan keberadaan masukan komisi dalam KUA-PPAS dengan pelaksanaan pembahasan RKA OPD.
Ia menjelaskan, KUA-PPAS telah diatur tersendiri dalam Pasal 45 sampai Pasal 49 Tatib DPRD Banggai. Sementara itu, tahapan pembahasan Raperda APBD di tingkat komisi memiliki pengaturan tersendiri.
Budi juga merujuk Permendagri Nomor 17 Tahun 2026. Menurutnya, mekanisme penyusunan anggaran menempatkan kesepakatan KUA-PPAS sebagai tahapan sebelum penyusunan RKA-SKPD berdasarkan pedoman yang ditetapkan melalui surat edaran.
