Fenomena tersebut dinilai bukan sekadar cerita lama. Berbagai hasil audit dan temuan pengawasan selama ini memang kerap memperlihatkan pola serupa di banyak pemerintah daerah.
Praktik mark-up pengadaan barang dan jasa, perjalanan dinas berlebihan, hingga pengadaan aset pemerintah dengan harga jauh di atas pasaran masih menjadi persoalan yang terus berulang.
Di sisi lain, banyak daerah justru masih menghadapi keterbatasan anggaran untuk sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan pelayanan masyarakat.
Kondisi itu membuat kritik terhadap pola belanja birokrasi kembali menguat.
Dalam podcast tersebut, Idealisman juga menyoroti pentingnya perubahan mentalitas dalam pengelolaan anggaran negara. Menurutnya, anggaran pemerintah seharusnya dipandang sebagai amanah untuk kepentingan rakyat, bukan ruang mencari keuntungan pribadi maupun kelompok.
Ia menilai reformasi tata kelola pengadaan barang dan jasa harus diperkuat agar kebocoran anggaran tidak terus berulang.
Di tingkat nasional, pemerintah pusat di bawah Presiden Prabowo Subianto belakangan juga mulai mendorong langkah efisiensi besar-besaran dalam belanja negara. Pemerintah mengklaim berhasil menemukan potensi penghematan hingga ratusan triliun rupiah dari belanja yang tidak tepat sasaran.
